Kaur, BINTUHAN.ID- Informasi terbaru menyebutkan bahwa hasil audit keuangan di Dinas Pendidikan Kaur menemukan temuan yang cukup besar, yaitu mencapai angka lebih dari Rp2 miliar. Temuan ini diperkirakan timbul akibat kelalaian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

Beberapa contoh kasus yang termasuk dalam temuan ini adalah Beasiswa BJB, Insentif Operator Sekolah, Insentif Bendahara Barang, dan pemotongan GU yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah temuan yang sangat besar ini menimbulkan pertanyaan tentang pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kaur.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kaur, Imam, mengakui adanya temuan BPK dalam jumlah besar tersebut. Menurutnya, jumlah temuan sekitar Rp2 miliar membuat pengembalian menjadi sangat sulit. "Jujur saja, untuk pengembalian sangat sulit sekali, kecuali nominalnya misalnya di angka seratus juta, barangkali bisa dikembalikan dengan cara sokongan atau patungan," ujar Imam.

Imam juga menyebutkan bahwa saat ini tidak mungkin lagi meminta keterangan alasan penarikan tunai, penerbitan SPM, dan SPP. Hal ini karena bendahara umum yang bertanggung jawab atas keuangan tersebut telah wafat.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Kaur. Pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kasus ini.

Pengembalian dana sebesar Rp2 miliar tentu bukan perkara mudah. Pihak Dinas Pendidikan Kaur perlu melakukan upaya serius untuk mengatasi masalah ini.

Kasus ini juga menjadi perhatian bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di instansi pemerintah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

Dalam waktu dekat, diharapkan ada langkah-langkah konkret dari pihak Dinas Pendidikan Kaur untuk menyelesaikan masalah ini dan mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan.

Pewarta : Kak Cik